01 May 2008

Perlu Dikabarkan....

Program Kerja KaRsa Antara lain:

  1. Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk kepentingan langsung masyrakat diberbagai bidang meliputi: pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, rekonstruksi lingkungan hidup
  2. Pengembangan demokrasi partispatoris dengan meningkatkan partispasi masyrakat dalam berbagain isu pembangunan.
  3. Harmonisasi kehidupan masyarakat yang pluralis baik dari segi agama, budaya ekonomi,ataupun politik.
  4. Pembenahan layanan publik dengan mengedepankan aparat/birokrasi yang kapabel, bersih dan berwibawa.

Potret Bakal Pemimpin Jatim





20 April 2008

Pakde Konangan, Ketemon alias Ketahuan...

Bukan Soekarwo,kalau tidak bisa mendekati calon konstituennya.Pria yang akrab disapa Pakde ini,punya kiat jitu mengenalkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Timur. Dua hari lalu,Pakde ngetes massanya di Kabupaten Malang.
Pria asal Madiun ini mencoba menyamar jadi pembeli di Pasar Desa Durenan, Kec Ngajum, Kab Malang,Sabtu (12/3). Dia bersama beberapa anggota timnya masuk ke dalam pasar. Layaknya pembeli, cagub yang diusung Partai Demokrat dan PAN ini tak mengenalkan diri. Sekonyong-konyong, dia berhenti di salah satu kios. Hanya, tanpa di ternyata sudah kenal dengan wajah Pakde Karwo.

”Lho iki lakPakde Karwo,”kata salah satu pengunjung pasar. Celetukan itu direspons masyarakat dengan mengerubungi Pakde Karwo. Agar lebih kenal lagi,Pakde langsung mengumbar senyuman khas di bawah kumisnya yang tebal. Jemarinya ikut membagikan stiker kepada warga untuk sosialisasi. ”Saya lebih mengoptimalkan pengenalan melalui baliho dan stiker. Itu lebih efektif daripada sarana yang lain,”ujarnya. Suasana Pasar Desa Durenan semakin ramai.

Sebagian besar warga yang sudah akrab dengan senyum Pakde, langsung mengerubungi- konya. Orang-orang lain yang ada di pasar langsung ikut mendekat dan bertanya-tanya perihal keramaian di sore hari itu. Pakde pun angkat bicara. Menurut dia, saat dirinya datang ke Pasar Desa Durenan tadi, dirinya memperkirakan hanya 20% orang pasar yang mengenalnya.Sementara yang lain belum kenal dengan wajahnya.

Setelah ditanyakan, mereka kenal dan tahu apabila dirinya cagub dari stiker dan baliho yang banyak dipasang semua tempat. ”Jadi, stiker itu lebih efektif untuk mengenalkan diri,”tuturnya. (zia ulhaq)

www.seputar-indonesia.com

14 April 2008

Masih Tentang Baliho - Soekarwo CaGub Jatim yang diusung PAN dan Partai Demokrat dilaporkan oleh Solidaritas Masyarakat Untuk Demokrasi

Surabaya - Soekarwo calon gubernur Jatim yang diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat dilaporkan oleh Solidaritas Masyarakat Untuk Demokrasi (Somasi) ke Polda Jawa Timur. Soekarwo dilaporkan karena diduga melakukan gratifikasi atau korupsi.

Baliho dan spanduk Soekarwo yang menjabat sebagai Sekdaprov Jatim menurut Somasi paling banyak diantara kandidat lain. Somasi mencatat ada 100 titik spanduk Soekarwo yang bertebaran di kabupaten dan
kota di Jatim.

"Gaji Soekarwo seorang Sekdaprov yang nilainya dibawah Rp 10 juta bagaimana mungkin bisa digunakan untuk membayar biaya pemasangan iklan dengan nilainya puluhan milyar," kata Trio Yohanes Marpaung Ketua Somasi kepada wartawan seusai melaporkan dugaan tersebut ke SPK Polda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jumat (22/2/2008).

Menurut Trio, ini patut dicurigai.
Ada kemungkinan Soekarwo menerima hadiah dari pihak ketiga tapi tidak dilaporkan pada KPK. Pemasangan baliho raksasa tersebut tambahnya juga tanpa biaya alias gratis. "Berapa besar kerugian negara atas baliho raksasa tersebut," ujarnya.

Soekarwo kata Trio harus menjelaskan siapa yang memberi hadiah tersebut. Karena sampai saat ini tidak ada yang menjelaskan siapa yang membantu. Polda Jawa Timur ujarnya harus mengusut masalah ini seperti halnya polisi menyelidiki kasus dugaan suap DPRD Surabaya.

"Kita melakukan ini tanpa adanya unsur lain. Ini bukan kampanye hitam (black campaign). Kita tidak disuruh oleh pihak manapun," tandasnya. (wln/bdh)

www.detiksurabaya.com

12 April 2008

Pakde Karwo: Bersaing Sesama NU No Problem, Gus Ipul Akan Lakukan Caranya Sendiri

Surabaya (GP-Ansor): Banyaknya calon gubernur (cagub) Jatim yang berlatar belakang NU tidak membuat Pakde Karwo, sapaan akrab Soekarwo grogi. Bagi dia, calon pemilih yang akan memberikan suaranya ke sekdaprov Jatim ini adalah rakyat yang terletak di pedesaan. Ini tanpa melihat latar belakang mereka sebagai warga NU, Muhammadiyah atau bukan.

“Saya tidak takut, karena calon pemilih saya adalah rakyat pedesaan. Terlepas bahwa mereka itu NU atau tidak,” ujarnya, Rabu (9/4).

Pakde Karwo mengaku kekuatan mendukungnya untuk meraih kemenangan dalam pilgub mendatang adalah grassroot yang tinggal di pedesaan. Ia telah mendapatkan itu, karena sering mendengarkan keluhan dan aspirasi mereka. Seperti masalah kelangkaan pupuk, pengangguran dan kemiskinan.

“Soal (lawan dari) NU tidak masalah. Nanti Gus Ipul yang akan melakukan itu dengan caranya sendiri,” ujarnya singkat.

Saat ini, kata Pakde, semua kegiatan sosialisasi sudah berjalan baik ke semua lapisan masyarakat. Dukungan dari berbagai lapisan masyarakat pun terus mengalir kepadanya.(sy)

10 April 2008 by Hernoe

Dikutip dari berita; www.gp-anshor.org

04 April 2008

Tulisan Tamu: dari Syahrani 'sWeblog


Tentang Pakde Karwo

Bagi saya, sebenarnya yang menarik dari Surabaya bukan pisang ponti, bukan pula berdirinya mal-mal dan infrastruktur swasta yang lebih cepat berdiri dibanding dengan infrastruktur publik. Namun yang menarik adalah kata "Pakde".

Tiba2x saja beberapa bulan terakhir ini publik di Surabaya (khususnya) dan Jatim (umumnya) dibombardir oleh produk2x berbau Pakde. Contoh, kacang garing Pakde, campursari Pakde, beasiswa "Pakde peduli pendidikan", stiker2x Pakde "tertib lalu lintas" di angkutan umum dan lain sebagainya. Bahkan saya sudah menemui beberapa warung kopi yang sudah menggunakan spanduk atau merek "Warung Kopi Pakde".

Siapa, apa dan mengapa Pakde? Saya mencoba mengulas dari hasil beberapa obrolan dan pengamatan. Sekedar peringatan, kalau anda tidak menyukai politik atau marketing, jangan lanjutkan bacaaan ini.

Kalau tidak salah, awal mula kata Pakde adalah di kalangan wartawan. Ungkapan ini dipakai untuk menyebut nama Sekdaprov Jatim Dr. Soekarwo, SH, Mhum. Setelah dari wartawan, ungkapan ini berkembang luas dan Pak Karwo (panggilan akrab Soekarwo), membaca fenomena ini. Akhirnya dengan sigap, dibuatlah sebuah karikatur yang katanya "mirip" Soekarwo dengan nama Pakde (tentu ada tujuannya). Ujung-ujungnya pula dibuat sebuah "brand" (merek) bernama Pakde dengan karikatur tadi. Produknya sebagian saya sebutkan diatas.

Kalau kita merujuk pada situasi politik di Jatim, setidaknya ada 2 kandidat kuat calon Gubernur Jatim 2008-2013. Pertama adalah wagub Jatim Soenarjo, kedua adalah Seokarwo. Gubernur sekarang Imam Utomo tidak bisa maju lagi karena sudah 2 kali masa jabatan dan dialah gubernur Jatim pertama kali dengan 2 masa jabatan.

Analisa yang ada, Soenarjo lebih diuntungkan karena lebih dikenal di jajaran akar rumput. Selain posisinya sekarang sebagai wagub, dulu ia pernah menjabat sebagai Sekdaprov. Soekarwo, dirugikan karena tidak dikenal. Sehingga tugas utama Soekarwo adalah "dikenal masyarakat Jatim". Memang popularitas bukan esensi utama dalam meraih kemenangan, tetapi ingat ini adalah pilihan langsung rakyat sehingga "perkenalan" harus tetap dilakukan. Seokarwo yang saya kenal memang pintar, komunikatif dan birokrat sejati.

Kedua orang ini melakukan trik "kampanye" yang berbeda. Dari sumber yang terpercaya, 2 orang ini menggunakan tim yang dulu bekerja sama dibalik sukses Bambang DH - Arif Afandi meraih kursi walikota-wawali Surabaya. Kini satu tim tersebut pecah kongsi dalam Pilgub 2008 ini. Sebut saja tim A dan tim B. Menariknya, kedua tim menggunakan 2 strategi yang berbeda dengan disiplin ilmu yang berbeda.

Soenarjo, yang memakai tim A, memahami betul bahwa ini adalah ranah politik sehingga memilih tim A. Tim A dikomandoi oleh seorang dosen yang political analyst dari Surabaya sekaligus direktur sebuah LSM. Namun, hingga saat ini, "kampanye" belum terlihat kasat mata. Mungkin hanya sebatas "kunjungan" ke daerah.

Seokarwo, yang lebih "dirugikan", jauh lebih mementingkan "bagaimana caranya biar saya dikenal". Dia tahu betul bahwa ia butuh "jual diri". Caranya cukup inovatif dengan memilih tim B. Tim B adalah tim yang dihuni oleh pemasar atau tim marketing. Pak Karwo mengerti bahwa zaman telah berubah. Political marketing dibutuhkan, bukan hanya politiknya saja.

Dimana2x muncul lah "merek" Pakde. Muncul di TV, koran, dan produk2x menggunakan brand name "Pakde". Hasilnya, kini orang2x kampung mengerti apa itu Pakde. Di otak mereka sudah tertancap nama Pakde. Artinya sudah ada brand awareness tentang Pakde di Jatim.

Di sebuah radio terkemuka di Surabaya, iklan "kacang garing Pakde" sempat ditolak karena dianggap politis. Namun, tim B berpendapat "dimana politsnya?". Pakde adalah sebuah produk kacang garing dan tidak ada tulisan maupun klaim dari kacang garing pakde bahwa "Pakde adalah Soekarwo". Pada akhirnya, radio itu menerima iklan tersbut dan iklannya telah on air. Cukup cerdas memang.

Saat ini, orang2x mengetahui "Pakde is product". Nanti, ketika gaung Pilgub Jatim 2008 telah dibuka, tim B tentu akan terang-terangan membuat image dan positioning baru yaitu "Pakde is Soekarwo". Product Awareness telah ada, tinggal liking dan preference dari pemilih yang harus diperhitungkan oleh tim B.

Menarik untuk ditunggu. Apakah tim A yang menggunakan teori politik ataukah tim B yang menggunakan political marketing yang akan memenangkan Pilgub Jatim?

Yang pasti, andaikata Pakde Karwo kalah, dia telah mengantongi satu 'perusahaan' baru, brand name "Pakde" dengan awareness ttg produk yang cukup tinggi di masyarakat. Salut untuk Pakde Karwo.

30 March 2008

Kliping: Gak Gelem Dukung diarani Mbalelo...



Mbalelo, Kader PDIP Dukung Karwo

Harian Bangsa; 30 Maret 2008

SURABAYA - Dukungan kader PDIP untuk Sutjipto, dipastikan tidak utuh. Ini setelah sejumlah kader PDIP mendirikan Posko Pemenangan Pak De Karwo (P4K). "Kita awali dari sini, kemudian akan menyebar ke seluruh Jawa Timur," kata Wagimin, pendiri posko, yang juga fungsionaris Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Surabaya, kemarin malam.

Posko P4K yang berlokasi di Jl Gentengkali disebut Posko Merah Putih. Acara peresmian posko, didahului selamatan dengan memotong tumpeng. Hadir di acara, Ketua P4K Jatim Suhadak, Katua P4K Surabaya Rudi Rosadi, dan Ketua Aliansi Wong Cilik Jatim Nugroho.
Rudi menjelaskan, pendirian posko ini untuk menjaga nilai-nilai konsistensi kaum nasionalis. "Kami hanya berpedoman pada hasil konferda, yakni Pak De mendapat suara mayoritas mutlak," kata Rudi.

Seperti diketahui, Pak De alias Soekarwo saat itu didukung 22 DPC PDIP di seluruh. Jatim. Adapun Sutjipto hanya didukung suara minoritas. "Bukankah Pak De bukan kader PDIP? Dan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sudah merekomendasikan Sutjipto dan Ridwan Hisjam?" tanya HARIAN BANGSA.

Rudi menuturkan, sebelumnya PDIP sudah membuka peluang pendaftar cagub nonkader. "Jika ingin kembali mendapatkan kepercayaan dari rakyat, ada baiknya PDIP menjaga konsistensi dan menjunjung tinggi demokrasi," kata Rudi

Manuver sejumlah kader PDIP ini, sedikit banyak akan mengancam soliditas partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih itu untuk memenangkan Soetjipto. Apalagi, pendiri posko ini terdiri dari kader-kader lama seperti Suhadak (PDIP Bubutan), Purwito (Jambangan), dan Rudi Rosadi (Wonocolo). Bahkan, Rudi pernah dipercaya Bambang DH sebagai koordinator pemenangan saat pilkada Surabaya lalu.

Sebelum PDIP menjatuhkan pilihannya ke Soetjipto, Suhadak dipercaya untuk melobi DPC-DPC yang tak mendukung Soekarwo. "Saya sudah melakukan pendekatan agar teman-teman yang tidak mendukung Pak De agar bisa dirangkul," kata Suhadak. (fya)

Kliping: Liddle Nyambangi Pakde


Liddle Dukung Soekarwo?

Harian Bangsa, 17 Maret 2008

Pengamat Indonesia asal Ohio State University Prof Dr William Liddle datang ke Setretariat Karsa Jl Comal 17, Sabtu malam, sekitar pukul 22.00 WIB.

Liddle yang juga konsultan United States Agency Internasional Development (USAID) untuk Indonesia, didampingi Pakar Otonomi Daerah dari UGM Prof Dr Pratikno, dan Development Programme Spesialist Democrazy & Government USAID Indonesia Zullia Saida.

Ditemui Soekarwo usai menghadiri pengajian umum bersama Ustad Jefry di Kecamatan Tandes Surabaya, William Liddle mengutarakan keinginan menjajaki Program Pemberdayaan Good Governance di Jatim, 5 tahun ke depan. Program itu sebagai bentuk perhatian USAID kepada provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 37 juta ini.

Soekarwo, cagub yang diusung PAN-PD berpasangan dengan Gus Ipul mengaku, sangat senang dengan tawaran yang disampaikan pihak USAID. Sebab, program yang akan dilangsungkan selama lima tahun ke depan itu, sesuai visi dan misi sebagai calon gubernur.

Pertemuan dengan William Liddle, dimanfaatkan Soekarwo yang didampingi Prof Dr Hotman Siahaan untuk memaparkan visi misi, andaikan terpilih sebagai gubernur.

Seperti yang diketahui, ketokohan William Liddle sebagai pakar ilmu politik di tanah air tidak diragukan. Indonesianist senior ini telah dikenal sebagai guru besar di Ohio States University yang berhasil 'melahirkan' beberapa tokoh pakar ilmu politik nasional seperti (alm) Prof Affan Ghaffar, (alm) Prof Dr Riswanda Imawan, Prof Ramlan Surbakti, Dr Andi Malarangeng dan Dr Rizal Malarangeng. ''Kita berharap ini menjadi awal yang baik bagi masa depan Jawa Timur,'' demikian, Soekarwo berharap. (nis)


USAID tawari Pakde Karwo Program Good Governance

Radar, 19 Maret 2008

Dunia Internasional telah memperhitungkan kemungkinan Soekarwo (Pakde Karwo) untuk memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, Juli nanti.

Buktinya, United States Agency Internasional Development (USAID) untuk Indonesia menawarkan Program Pemberdayaan Good Governance di Jatim dalam 5 tahun ke depan.

Calon gubernur dari PD ini menjelaskan, tiga hari lalu memang dirinya mendapat tawaran dari USAID mengenai program itu. Tawaran itu, lanjut Pakde Karwo, karena Jatim mempunyai penduduk yang cukup besar dan telah menerapkan pelayanan publik dengan baik.

Lalu mengapa tawaran ini diberikan kepadanya yang juga sebagai salah seorang cagub, bukan kepada gubernur saat ini? Pakde Karwo menjawab tidak tahu.

"Memang USAID pernah datang pada kami beberapa hari lalu. Tapi saya tidak tahu apa alasan mereka menawarkan ini pada saya. Yang jelas, saya sangat menghargai penawaran mereka," paparnya, Senin (17/3).

Pakde Karwo mengaku sangat senang dengan tawaran yang disampaikan USAID. Sebab, program yang akan dilangsungkan selama lima tahun ke depan itu telah sesuai dengan visi dan misinya sebagai calon gubernur.

"Saya ini menjadi bagian yang sama dengan semangat kita sejak awal. Kami berharap ini menjadi awal yang baik bagi masa depan Jawa Timur," tukas pria asal Madiun ini.

Konsultan USAID untuk Indonesia yang juga guru besar ilmu politik di Ohio State University, Prof Dr Willian Liddle, menemui Pakde Karwo di Sekretariat Bersama (Sekber) KarSa di Jl Comal 17 Surabaya. Liddle datang didampingi Pakar Otonomi Daerah dari UGM Prof Dr Pratikno, dan Development Programme Spesialist Democrazy & Government USAID Indonesia, Zullia Saida.

Dalam kesempatan itu , William Liddle juga mendengarkan visi misi Pakde Karwo-Gus Ipul sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim untuk lima tahun mendatang. -eda/ted


29 March 2008

Kliping: Presidium Alumnus GMNI sambang Pakde


Silahturahim Ketua Presidium Alumni GMNI dengan Bakal Cagub Jawa timur


Dokumen PPA GMNI

Sabtu, 16 Februari 2008

Sabtu, 16 Februari 2008 malam, Ketua Presidium PA GMNI Palar Batubara didampingi Wakil Bendara Tito Suhendro bersama Ketua Pengurus Daerah PA GMNI Jawa Timur: Suprajitno berkunjung ke posko team sukses Cagub Jawa Timur DR.H Soekarwo SH.MHum yang sering di sebut oleh Pakde Karwo oleh masyarakat Jawa Timur. Pakde Karwo adalah alumni GMNI yang berkarir sebagai PNS, jabatan saat ini yang beliau emban adalah sekretaris daerah Jawa Timur. Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan moral bagi alumni GMNI untuk memberikan semangat, sehari sebelum deklarasi untuk maju sebagai cagub Jawa Timur

Kliping: Trio Marpaung (Somasi) nyoroti 'kampanye' Pakde

Soekarwo Digoyang Baliho

Koran SINDO, Sabtu, 22 Desember 2007

Bando iklan Soekarwo yang terpasang di Jalan Gentengkali. Baliho ini merupakan satu dari sekian banyak baliho Soekarwo yang disorot LSM karena disinyalir merugikan keuangan negara.

Kali ini, sorotan tajam datang dari Solidaritas Masyarakat untuk Demokrasi (Somasi) yang menyoroti pemasangan baliho, poster raksasa, dan bentuk propaganda lain yang berbau kampanye Soekarwo. Somasi mempertanyakan pemasangan baliho raksasa bergambar Soekarwo yang tersebar di seluruh penjuru Jatim.

Menurut Direktur Eksekutif Somasi, Trio Marpaung; baliho, poster, dan papan reklame Soekarwo berjumlah sekitar 100 titik, di antaranya terpasang di Surabaya, Sidoarjo, Madiun, Malang, dan daerah lain. Sayangnya, Soekarwo belum berhasil dikonfirmasi. SINDO berusaha menghubungi ponselnya, tapi tidak aktif. Melalui ajudannya, Komang, dikatakan Soekarwo sedang di luar kota untuk urusan keluarga. ”Saya sedang tidak bersama beliau. Kemungkinan di luar kota sampai 27 (tanggal 27 Desember),” kata Komang saat dikonfirmasi tadi malam. Menurut Trio, sekalipun kampanye dengan spanduk tidak menyalahi UU Pemilu, tapi Somasi mengindikasikan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan pejabat terkait.

”Pemasangan gambar- gambar tersebut disinyalir tidak dipungut biaya sehingga hal tersebut telah merugikan keuangan negara”. “Yaitu pajak yang tidak dibayarkan atas iklan-iklan raksasa itu,” kata Trio kemarin. Jika sinyalemen itu benar, dia memperkirakan, kerugian negara akibat pemasangan iklan ini mencapai miliaran rupiah.

Di Surabaya saja, katanya, baliho Soekarwo ada di empat titik, yaitu Jalan Gentengkali, Jalan Wonokromo, Jalan Ngagel, dan Jalan Margorejo. Informasi yang dia peroleh,satu titik pemasangan baliho di Surabaya dikenakan biaya Rp30 juta/bulan/titik. ”Satu titik di Jalan Wonokromo saja, pemasangan baliho seukuran itu dikenai biaya Rp30 juta satu bulan. Kalau di Surabaya ada empat titik,berapa seharusnya yang dibayar. Lantas kalau dihitung seluruh Jatim,berapa?”tambahnya.

LSM yang berkantor di kawasan Waru,Sidoarjo, ini tak yakin pemasangan baliho raksasa dengan jumlah banyak itu atas biaya sendiri. Gaji pejabat yang akrab dipanggil Pakde Karwo ini tak cukup untuk membayar sewa atau biaya pemasangan. ”Apakah gaji (gaji sekdaprov) di bawah Rp10 juta mampu untuk kampanye melalui spanduk atau baliho raksasa yang sangat spektakuler itu,”paparnya.

Bagaimana jika pemasangan itu dibiayai pihak ketiga? Somasi tetap menganggap hal itu tidak bisa dibenarkan. Menurutnya, Pakde Karwo yang saat ini masih aktif sebagai pejabat bisa dikategorikan menerima hadiah atau gratifikasi. Trio menyatakan,hal itu melanggar UU No 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, diancam dengan pidana minimal empat tahun penjara,” jelas Trio, sambil membacakan bunyi pasal 12 B UU No 20/2001.

Somasi hanya menyoroti Soekarwo karena cagub-cagub lain tidak melakukan kampanye seperti Soekarwo. Seperti halnya cagub Partai Golkar Soenarjo yang posternya juga bertebaran di sudutsudut kota, maupun cagub lain Achmadi (PKB) dan Haris Sudarno yang gambarnya belakangan mewarnai wajah Kota Surabaya.

Menurut Trio, poster raksasa atau baliho Soenarjo tidak mengatasnamakan cagub, tapi Wagub Jatim (jabatan saat ini) atau Ketua BNP (Badan Narkotika Provinsi). Begitu juga Haris Sudarno, secara struktural tidak masuk dalam jajaran birokrasi. Sementara Achmadi, menurut Trio, kampanyenya mempergunakan poster dan spanduk biasa. ”Jika sarana kampanye itu hanya poster atau stiker yang ditempel,maka itu tugas Satpol PP untuk menertibkan,”tandasnya. Bukankah poster-poster Pakde Karwo, Narjo, Haris Sudarno, atau Achmadi misinya juga untuk kampanye Pilgub 2008? Trio mengakui, secara politis memang misinya kampanye.

Namun, dia buru-buru menggariskan pihaknya tak mau terjebak dalam urusan politik karena yang dikritisi hanya faktor hukum. ”Kami hanya menyoroti masalah hukum,”pungkasnya. Sementara itu, DPD PDIP Jatim menanggapi sorotan Somasi.Sekretaris DPD PDIP Jatim Kusnadi meminta Somasi melihat persoalan secara proporsional. Menurutnya, ada dua bentuk baliho,yaitu baliho yang terpasang di papan reklame (permanen) dan baliho di pinggirpinggir jalan (tak permanen). ”Saya mengatakan secara objektif, baliho-baliho yang terpasang di papan reklame durasinya hanya sebulan karena bayar sewa reklame. Dari pengamatan saya, seperti di Wonokromo (baliho di Jalan Wonokromo) durasinya sebulan.

Setelah dipasang sebulan, lalu diturunkan,” kata Sekretaris DPD PDIP Jatim,Kusnadi. Sementara itu, baliho yang dipasang di pinggir-pinggir jalan menjadi wewenang pemerintah daerah setempat melalui Satpol PP.”Mengkritik boleh-boleh saja, tapi harus dilihat dari tinjauan mana dulu,” kata anggota DPRD Jatim ini.